Isu Novel Baswedan Dipecat dari KPK, Demokrat Singgung Revolusi Mental

  • Whatsapp
banner 468x60


SUKOHARJOWahid Foundation mendukung deklarasi Desa Damai Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Deklarasi itu mengangkat tema Merawat Kebersamaan Demi Mewujudkan Perdamaian. Deklarasi yang dilaksanakan pada Senin (3/5/2021) dihadiri langsung oleh Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid.

Sejumlah tokoh lain juga turut hadir, di antaranya adalah Bupati Sukoharjo Hj Etik Suryani, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT Zaim Al-Khalish Nasution, Pembina FKUB (Kebersamaan) Kabupaten Klaten Gus Jazuli, dan sejumlah tokoh dan berbagai elemen masyarakat setempat termasuk juga dihadiri seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) Desa Damai Telukan dan sejumlah Pokja lain di Jawa Tengah yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri menjadi Desa Damai seperti Pokja Nglinggi, Jetis dan Gemblegan Kabupaten Klaten, dan Kelurahan Tipes Surakarta. Baca juga: Wahid Foundation Harap Program Desa Damai Dikembangkan di Sumenep

Dalam kesempatan itu, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengatakan Program Desa Damai ini sudah dilaksanakan sejak tiga tahun terakhir di beberapa desa atau kelurahan di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Program ini digagas Wahid Foundation berkolaborasi dengan UN Woman untuk menguatkan resiliensi masyarakat dari paham ekstremis yang bisa memprovokasi terjadinya konflik di tengah masyarakat.

“Program ini adalah program yang kami gagas bekerja sama dengan UN Woman untuk mencoba meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat,” katanya.

Yenny mengatakan harapan utama terlaksananya Program Desa Damai tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat yang bisa hidup rukun dan damai di tengah perbedaan. “Harapannya adalah kami ingin menciptakan masyarakat yang bisa lebih hidup rukun dan lebih damai walaupun terdapat banyak perbedaan di tengah masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani juga turut mengungkapkan harapannya atas deklarasi Desa Damai Telukan tersebut. Dirinya mengatakan deklarasi itu diharapkan bisa meningkatkan rasa saling menghormati dan pengertian antar umat beragama dan bisa menjadikan kehidupan masyarakat harmonis, guyub, dan rukun. “Insya Allah dengan saling menghormati antar umat beragama hidup bisa guyub rukun, adem ayem,” ucapnya.

Etik menerangkan kebebasan berpendapat dewasa ini seringkali dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk merongrong pemerintah sebagai unsur kedaulatan NKRI. Tindakan menghasut yang dapat membangkitkan kemarahan publik dilatarbelakangi oleh sikap intoleran dan faham radikal.

Intoleransi dan radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian yang dilakukan secara masif bila tidak segera dihentikan pasti akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. “Saya mengapresiasi Deklarasi Desa Damai Telukan ini. Saya berharap Desa Damai ini bisa mencegah berbagai hal yang mengarah pada tindakan intoleransi dan radikalisme serta menjaga masyarakat dari bahaya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah, H Taj Yasin Maimoen yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasi yang positif. Dia mengatakan satu wilayah bisa dikatakan sejahtera karena wilayah tersebut dinyatakan aman.

“Saya berharap di Desa Telukan sikap toleransi dan saling menghormati bisa dijaga dengan baik. Antar umat beragama juga bisa beribadah dengan baik,” imbuhnya. Baca juga: Wahid Foundation Kembali Dukung Deklarasi Kelurahan Damai

Sebaliknya kata dia, tidak boleh ada paksaan terhadap warga untuk mengikuti ritual agama tertentu. Sebab tugas pemerintah melindungi seluruh warga yang tentunya mengedepankan kebersamaan dan asas saling menghormati. Kepala Desa Telukan, Sriyanto mengemukakan desa yang dia pimpin merupakan desa yang terpengaruh urbanisasi.

Seiring banyaknya berdiri perusahaan, otomatis menyerap banyak tenaga kerja dari banyak daerah dan tidak sedikit dari mereka yang memilih menetap di Telukan. Dan tidak bisa dipungkiri, urbanisasi telah membawa dampak positif dan negatif yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Telukan.

“Kita tidak tahu karakter tenaga kerja yang hadir dan merantau di sini. Kesenjangan ekonomi warga merupakan pemicu terjadinya gangguan ketenangan dan kerukunan,” kata Sriyanto.

RSS Pimpinan Media News

Berita Utama

Otomotif

banner 300600