Nasional

Gerakan 30 September di DPD RI

Screen Strategi Kotor Tim Sukses Kandidat Senator Melebar

89Views

MAJALAHTIME.com — Di tengah mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menentang rencana Presiden Jokowi peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu),  demonstrasi marak.  Mahasiswa dan masyarakat hari ini kembali turun ke jalan.

Seorang  Anggota DPD RI memberi “bisikan” bahwa sesungguhnya, ada Gerakan 30 September, yang terjadi di samping gedung DPR.  Maksudnya, tetangga sebelah yakni suasana ‘gaduh’ menyelimuti Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menjelang pengambilan sumpah dan janji anggota DPD RI periode 2019-2024.

Persoalan mendasar yang memicu kegaduhan terkait tata tertib pemilihan pimpinan DPD.  Selentingan menyebut, “gajah-gajah” berkonflik dalam memperebutkan Ketua DPD.

Sejumlah anggota incumbent yang terpilih kembali memprotes hasil kerja tim kerja tatib yang dinilai  cacat formil, karena tidak melalui tata cara dan mekanisme aturan yang berlaku

Perseteruan  kelompok Osman Sapta dan Gusti Kanjeng Hemas seakan terjadi.  Persaingan semakin meruncing ditandai dengan ada aksi penolakan pemberlakuan tatib baru oleh kelompok yang merasa calon mereka dirugikan atas tatib yang baru.

Diprediksi, pada 1 oktober 2019 besok, memasuki pemilihan pimpinan DPD RI, suasana sidang paripurna DPD RI bakal ramai terhadap aksi penolakan tatib yang kelahiranya diduga cacat formil dan tidak prosedural.

Bahkan, aksi yang lebih parah adalah adanya calon oknum pimpinan DPD RI melakukan intervensi untuk mendapatkan dukungan.

Jelang pemilihan pimpinan DPD RI, pergesekan. Screen shoot beredar di kalangan pemimpin redaksi dan jurnalis senior, di tanggal 30 September ini. Soal strategi kotor, perebutan Ketua DPD- RI.

Dinamika pemilihan pimpinan DPD RI, menghangat, terutama adanya aksi menolak pemberlakuan tatib baru yang diduga kontroversial, cacat formil dan prosedural.

Persoalan tatib menghangat, cenderung “panas”.  Karena adanya pasal tertentu di dalam tatib dinilai mendegradasi hak politik seseorang maju sebagai calon pimpinan DPD RI, misalnya tidak pernah
mendapat saksi pelanggaran tatib, pelanggaran kode etik dan tidak bersatatus sebagai tersangka.

Lembaga Riset Investigasi dan Multimedia menyebut nama-nama yang berpeluang besar menjadi Ketua DPD RI, periode 2019-2024.   Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Nono Sampono dan Jimly Asshiddiqie. Juga nama semacam La Nyalla, Fadel Muhammad serta Mahyudin.

Semua tim sukses melakukan manuver dan langkah-langkah “mematikan”.

Meski demikian, bisa dipastikan bahwa mayoritas kursi anggota DPD akan ditempati wajah-wajah baru. Dari 136 calon anggota DPD yang mendapat peringkat empat besar di setiap provinsi, hanya 44 orang atau 32,35 persen yang berstatus petahana. Selebihnya, 92 calon atau 67,65 persen adalah wajah baru.

Tinggalkan Balasan

Translate »